Natuna, jendelakepri.com – Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebesar Rp898 miliar atau diperkirakan turun 15,68 persen dibandingkan APBD Tahun 2023 sebesar Rp1,065 triliun. Turunnya anggaran tersebut disebabkan sejak diterapkannya refocusing dan realokasi anggaran pandemi Covid-19 lalu.
Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, turunnya APBD Natuna 2024 akan menyebabkan keterlambatan pada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji para honorer di Kabupaten Natuna. Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan berupaya mengatasi permasalah tersebut.
“Keuangan Pemda tahun depan yang sudah disampaikan ke DPRD sebesar Rp898 miliar. Angka ini turun dari tahun ini sebesar Rp1,065 triliun. Kemungkinan akan berimbas pada pembayaran TPP dan gaji honorer tapi TAPD berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi,” ujar Wan Siswandi, Senin (07/08/2023).
Wan Siswandi memaparkan, APBD Natuna 2023 yang disahkan sebesar Rp1,065 triliun tersebut termasuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp187 miliar. Sementara dana murni Pemerintah Kabupaten Natuna yang bisa dipergunakan sebesar Rp878 miliar.
“APBD tahun ini sebesar Rp1,065 triliun itu pun termasuk DAK. Kita hanya bisa pergunakan untuk pembangunan di Pemda sebesar Rp878 miliar,” katanya.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp878 miliar itu juga belum bisa dipergunakan seluruhnya pada tahun ini. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Natuna masih menunggu biaya kurang bayar atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan lainnya.
Di sisi lain, anggaran DAK dari pemerintah pusat juga sudah jelas peruntukannya sekitar Rp700 miliar. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa menggunakan atau mengalihkan anggaran tersebut.
“Nanti akan ada rapat berikutnya untuk membahas DBH ini. Kalau DAK tidak bisa digunakan yang lain karena sudah ada peruntukannya, seperti pembangunan Jalan Teluk Buton-Kelarik, Sungai Ulu, Sedanau, dan lainnya,” katanya.
“Takutnya ada yang berpikir kenapa pemerintah terus membangun sementara untuk pegawai dilambatkan. Nah ini yang mungkin harus dipahami terkait kondisi keuangan kita seperti apa, karena pembangunan ada dari DAK juga,” pungkasnya.
