Tanjungpinang, jendelakepri.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad secara resmi melaunching Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, yang dipusatkan di Lapangan Terminal Sei Carang, Kota Tanjungpinang, Senin (9/2). Kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Peluncuran GPM ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka peningkatan produksi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kepulauan Riau oleh para pemangku kepentingan, disaksikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis; Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Ronny Widijarto; Walikota Tanjungpinang yang diwakili Asisten Ekbang; Forkopimda Kepri; Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira; serta para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Berdasarkan pantauan di lapangan, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, di antaranya beras SPHP Bulog Rp58.000 dan beras Premium Rp70.000 per 5 kg, Minyak Kita Rp14.000 per liter, telur Rp50.000 per papan, serta berbagai bahan pokok lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa GPM merupakan bagian dari gerakan nasional untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat.
“GPM ini menjadi gerakan nasional karena merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Gubernur.
Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemprov Kepri telah melaksanakan GPM sebanyak 79 kali di seluruh kabupaten/kota, dan pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 69 kali pelaksanaan.
Gubernur juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan profesi untuk turut berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan serupa, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.
Terkait inflasi, Gubernur Ansar mengingatkan bahwa Kepri pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada 2024.
“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat, termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah. Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” jelasnya.
Gubernur juga meminta dukungan Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan, serta mengingatkan pentingnya memotong rantai distribusi yang terlalu panjang dan mencegah praktik penimbunan bahan pokok.
“Kita harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak yang merata kepada masyarakat,” tegasnya.
Salah seorang warga Tanjungpinang, Siti Rahma (42), mengaku sangat terbantu dengan adanya GPM.
“Harga-harganya terhitung lebih murah, apalagi beras dan minyak. Sangat membantu kami sebagai ibu rumah tangga. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya sambil membawa kantong belanjaan. (Zup/JK)
