Batam, jendelakepri.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada ratusan nelayan di Pulau Kasu, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Rabu (30/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sebanyak 414 nelayan di Pulau Kasu menjadi penerima bantuan yang terdiri dari pengelolaan perikanan tangkap dan pengelolaan perikanan budidaya.
Untuk mendukung nelayan perikanan tangkap, Pemerintah Provinsi Kepri menyalurkan berbagai bantuan berupa alat tangkap dan sarana pendukung operasional. Di antaranya adalah bubu ketam sebanyak 1.000 buah yang dibagikan kepada 25 orang nelayan, serta jaring PE seberat 1.600 kilogram yang dimanfaatkan oleh 32 orang nelayan.
Selain itu, sebanyak 200 gulung kawat bubu juga diberikan kepada 100 orang nelayan guna mendukung perbaikan dan pembuatan alat tangkap secara mandiri.
Guna menunjang mobilitas nelayan di laut, Pemprov Kepri juga menyerahkan sebanyak 35 unit sampan fiber bermesin kentinting kepada 35 orang nelayan. Tak hanya itu, nelayan di Pulau Kasu juga menerima lima unit boat pancung berbahan fiber dengan mesin 40 PK yang diberikan kepada 15 orang, serta 14 unit boat pancung berbahan kayu dengan mesin 15 PK untuk 14 nelayan lainnya.
Semua bantuan ini bertujuan agar nelayan dapat menjangkau daerah tangkapan yang lebih luas dan efisien, sehingga produktivitas mereka meningkat.
Dalam aspek perlindungan kerja, sebanyak 183 orang nelayan Pulau Kasu juga telah didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini merupakan langkah strategis Pemprov Kepri untuk memberikan jaminan sosial kepada para pekerja sektor informal, termasuk nelayan, agar mereka memiliki perlindungan jika terjadi risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia saat melaut.
Sementara itu, untuk mendukung sektor budidaya, sebanyak 10 pembudidaya ikan di Pulau Kasu menerima bantuan bibit ikan kerapu cantang sebanyak 9.400 ekor lengkap dengan pakan ikan seberat 206 kilogram. Selain itu, bantuan benur udang vanname sebanyak 221.313 ekor serta pakan sebanyak 2.600 kilogram juga diberikan kepada 10 orang pembudidaya lainnya.
Bantuan ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi ekonomi pesisir yang tidak hanya bertumpu pada hasil tangkapan laut, tetapi juga memperkuat usaha budidaya sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri akan terus hadir dalam kehidupan masyarakat pesisir dan memberikan perhatian khusus terhadap sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Nelayan adalah penjaga laut kita. Kehadiran kami hari ini bukan sekadar simbolis, tapi bagian dari komitmen bahwa negara hadir untuk menyejahterakan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Senada dengan Gubernur, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menyatakan bahwa bantuan ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, yang secara aktif menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pulau.
“Kami ingin memastikan bahwa suara dari pulau-pulau terluar juga sampai ke meja pengambilan kebijakan. Kehadiran kami di Pulau Kasu adalah bentuk keberpihakan pada masyarakat,” ujarnya
Lebih jauh, Gubernur juga mengumumkan bahwa pada tahun 2025 nanti, Pemprov Kepri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) akan membangun Aula Pondok Pesantren Nurul Iman di Kelurahan Kasu dengan anggaran sebesar Rp995 juta. Pembangunan ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan dan keagamaan masyarakat setempat.
“Pemerintah tak hanya fokus pada ekonomi, tetapi juga pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat pulau. Kita ingin Pulau Kasu menjadi contoh bahwa pembangunan yang menyentuh masyarakat bawah itu nyata dan berkelanjutan,” tutup Gubernur Ansar.
Dengan total penerima bantuan mencapai 1.497 orang dan nilai anggaran mendekati Rp4 miliar di wilayah Batam, program bantuan ini menjadi langkah nyata Pemprov Kepri dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau terluar. (*)
