NATUNA, jendelakepri.com – Penasihat Menteri bidang Ekonomi, Investasi, dan Infrastruktur Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia mengunjungi Kabupaten Natuna. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui perekonomian serta situasi keamanan hingga ancaman di Laut Natuna Utara.
“Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang erat karena negara tetangga. Tujuan kami untuk mengerti lebih dalam tentang ekonomi dan pengembangan di Natuna supaya kami lebih tau banyak lagi,” ujar Tim Stapleton, Selasa (28/02/2023).
Tim Stepleton juga mempertanyakan ancaman yang sering dihadapi oleh para nelayan di Natuna. Penasihat Menteri bidang Ekonomi, Investasi, dan Infrastruktur Kedutaan Besar Australia itu juga ingin mengetahui situasi keamanan dan pertahanan di Laut Natuna Utara.
Dia juga mempertanyakan tindakan pemerintah terkait laporan nelayan Natuna tentang China Coastguard di Laut Natuna Utara. Selain itu, perundingan Zona Ekonomi Ekslusif antara Vietnam dan Indonesia.
“Dari segi persaingan, Vietnam atau Indonesia yang kuat? Selain itu kapal mana yang paling bagus antara Thailand, Vietnam, dan Indonesia? Apakah ada laporan tentang kapal China Coastguard sering terjadi?,” katanya.
Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan, Laut Natuna Utara memiliki sumberdaya alam yang sangat berlimpah seperti ikan dan migas di grey area. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna justru tidak memiliki kewenangan di laut.
Pasalnya semua urusan kelautan berada di Pemerintah Pusat. Namun, Pemkab juga harus memahami isu global yang berkaitan dengan laut dan membangun sumberdaya manusia karena berbatasan dengan banyak negara asing.
“Kami juga harus tahu tentang isi kapal selam nuklir, sembilan garis putus yang diklaim China dan lainnya,” katanya.
Rodhial menjelaskan, kemampuan nelayan Natuna dalam mengeksploitasi Laut Natuna Utara terkendala oleh teknologi alat tangkap dan kapal. Hal ini membuat illegal Fishing semakin marak terjadi di Laut Natuna Utara.
“Isu illegal fishing menjadi hal penting di negara kami karena ikannya banyak tapi nelayan lokal tidak punya kemampuan eksploitasi sehingga laut kosong,” ungkapnya.
Terkait itu, Pemkab Natuna berharap adanya bantuan atau program investasi dari Australia yang merupakan negara maju di bidang maritim. Dengan demikian, nelayan Natuna bisa bersaing dengan nelayan lainnya di Laut Natuna Utara.
Di samping itu, teknologi yang digunakan oleh nelayan Natuna juga masih minim jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Sehingga hasil yang didapat tidak sebanding dengan nelayan lain, padahal berada di laut sendiri.
“Tantangan nelayan kami ini terkait teknologi. Kapal nelayan Natuna itu masih kapal tradisional dan kecil. Mesinnya masih mesin kurang baik. Sementara kapal lainnya pakai trawl dan kapal besar dengan mesin bagus,” paparnya.
Menurutnya, ancaman yang dihadapi oleh nelayan Natuna bukan dari nelayan asing melainkan faktor cuaca. Saat musim angin Utara, para nelayan ke Laut Natuna Utara sehingga kapal nelayan asing leluasa berada di sana menangkap ikan.
“Ancaman yang dihadapi nelayan Natuna itu terkait cuaca. Bukan dari nelayan asing. Musim Utara dan jadi masalah karena ombak besar. Nelayan tak melaut. Sementara di musim itu ikannya banyak,” jelasnya.
Sementara itu, nelayan Natuna juga sering melapor adanya kapal China Coastguard kepada Bakamla dan TNI AL. Namun ketika ditindaklanjuti, kapal tersebut sudah tidak ada di lokasi.
“Laut itu bukan masalah patroli tapi kapal siapa yang canggih. Indonesia punya Bakamla, namun nelayannya masih sedikit. Nelayan juga melapor ke byakamla dan TNI AL. Ketika kesana, kapal itu sudah hilang,” katanya.
Dalam kunjungan ini dihadiri Sarah Wilis selaku Counsellor Political of Australian Embassy, Bupati Natuna, Sekda Natuna serta Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna. (ASA)
