Batam, jendelakepri.com – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus), Senin (30/3/2026). Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam dan dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE.
Paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari LAM Kota Batam, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
Usai prosesi pembukaan, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin mempersilakan Wali Kota Amsakar Achmad untuk menyampaikan pidato pengantar sekaligus ringkasan LKPj Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Amsakar menegaskan bahwa LKPj merupakan wujud nyata akuntabilitas publik sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beliau menekankan bahwa penyampaian LKPj bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama atas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Tahun 2025 merupakan tonggak krusial karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, dan berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar memaparkan capaian pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada perubahan APBD Tahun 2025, pendapatan daerah meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun atau naik sebesar Rp331,24 miliar. Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pajak daerah seiring membaiknya kondisi ekonomi Batam. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,41 triliun dengan fokus pada layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Di sektor kinerja dan pelayanan publik, Pemko Batam mencatat berbagai capaian, antara lain peningkatan skor literasi dan numerasi, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), serta sejumlah prestasi daerah seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award, dan pengakuan sebagai Kota Layak Anak. Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibenahi, seiring dinamika ekonomi global dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Ia pun berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi konstruktif sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi kami untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Di akhir penyampaian, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batam, Forkopimda, sektor swasta, akademisi, dan seluruh masyarakat Batam atas sinergi dalam pembangunan daerah. Ia kemudian secara resmi menyerahkan dokumen LKPj Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada pimpinan DPRD, disertai dokumen lengkap LKPj. Selanjutnya, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin melanjutkan rapat dengan membacakan nama-nama anggota pansus LKPj yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
Untuk memberikan kesempatan kepada pansus memilih pimpinan, rapat paripurna diskors selama lima menit. Setelah skors dicabut, juru bicara pansus, Muhannad Rudi ST, menyampaikan hasil musyawarah mufakat yang menetapkan Haji Ahmad Surya sebagai Ketua Pansus dan Haji Djoko Mulyono SH MH sebagai Wakil Ketua Pansus LKPj Wali Kota Batam Tahun 2025.
“Kami harapkan seluruh kepala OPD dapat bekerja sama dan hadir dalam rapat-rapat pembahasan nanti,” ujar Muhannad.
Menutup rangkaian agenda, Ketua DPRD juga membacakan beberapa perubahan jadwal kegiatan DPRD, termasuk agenda kunjungan kerja dan reses. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan seluruh tahapan pembahasan LKPj dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembangunan Kota Batam ke depan.(Adv/JK)
