Batam, jendelakepri.com – Kementerian Dalam Negeri membahas kenaikan komoditas gula di 340 daerah serta kenaikan harga beras di 341 daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual. Rakor tersebut juga menyoroti harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah yang mengalami penurunan harga.
Kenaikan komoditas menjadi atensi penting Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Hal ini berdasarkan arahan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk antisipasi kenaikan harga beras, sehingga Pemerintah Daerah diminta segera menyalurkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2023.
“Seperti yang disampaikan Bapak Dirjen bahwa Presiden sudah memerintahkan menyalurkan beras CPP sebanyak 21.353 ton untuk seluruh daerah dari Januari sampai Desember. Beras CPP ini realisasinya baru disalurkan 7 persen atau 14.997 ton secara nasional,” ujar Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, Senin (18/09/2023).
Untuk Kota Batam, menurutnya sudah mulai menyalurkan Bantuan Beras CPP Tahap ke-2 yang diperuntukkan bagi 32.533 Keluarga Penerima Manfaatnya (KPM). Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Batam menyebutkan bahwa tahap 2 ini, Kota Batam mendapat alokasi beras CPP sebanyak 3,25 ton 332 Kg.
“Sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam sudah berkoordinasi dengan Bulog dalam hal penyaluran beras CPP ini. Bulog sudah mulai menyalurkan beras bantuan CPP ini kepada masyarakat. PT. Pos Indonesia Cabang Batam juga sudah menyiapkan jadwal untuk penyaluran beras ini kepada 32.533 KPM, agar tepat sasaran,” jelasnya.
Harapannya, dengan disalurkannya beras CPP Tahap ke-2 ini dapat menekan harga beras di pasaran sehingga dapat menekan angka inflasi di Kota Batam. Dalam Rakor tersebut Pemerintah Daerah juga diminta untuk mendukung pendataan UMKM.
“Bapak Presiden mengatakan bahwa penguatan UMKM adalah salah satu kunci pengendalian inflasi. Maka dari itu Pemerintah sudah mengeluarkan Intruksi Presiden terkait data base UMKM ini,” ujar suami Hariyanti Jefridin ini.
Pendataan Data Base lengkap UMKM ini sudah dimulai sejak 15 September sampai dengan 14 Oktober 2023 oleh petugas BPS.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Mardanis menuturkan untuk tahun 2023 Pemko Batam mengalokasikan beras bantuan CPPD sebanyak 10 ton. Bantuan CPPD untuk masyarakat korban bencana ini menurutnya baru pertama kali dilakukan oleh Pemko Batam.
Daerah wajib menyediakan CPPD, berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012. CPPD ini sebagai antisipasi kekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, antisipasi gejolak harga pangan, keadaan darurat, kerjasama internasional dan bantuan pangan luar negeri.
“Pengaturan Cadangan Pangan Pemkab/Kota diatur dalam PP 17/2015 Tentang Ketahanan Pangan dan gizi,” papar Mardanis.
Adapun proses penyaluran CPPD ini dengan mengusulkan kepada Wali Kota Batam. Kemudian tim melakukan verifikasi terhadap rumah tangga sasaran.
“Hasil verifikasi dilaporkan kepada Wali Kota dan tim teknis membuat BAST yang diketahui oleh kelurahan dan kecamatan,” tutupnya.
