Dompak, jendelakepri.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Jum’at (12/9). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, didampingi Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dan Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan.
Hadir pula Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, Danrem 033/WP Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Danlanud RHF Kolonel PNB Rony Widodo, serta seluruh bupati dan walikota dari tujuh kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar menegaskan pentingnya forum rakor ini sebagai ruang bertukar pikiran antarinstansi sekaligus menyatukan langkah dalam mengejar target pembangunan. “Kita ingin seluruh kebijakan daerah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan nyata dari kabupaten/kota menjadi kunci agar program pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepri,” ujar Ansar.
Rakor turut membahas sejumlah indikator makro ekonomi daerah. Pada triwulan II tahun 2025, perekonomian Kepri tumbuh sebesar 7,14 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Dari sisi inflasi, laju harga di Kepri terjaga pada level 2,19 persen, berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Meski demikian, disparitas harga bahan pokok antarwilayah masih menjadi perhatian, khususnya di pulau-pulau terluar.
Terkait ketersediaan bahan pokok, Disperindag Kepri melaporkan kondisi pasokan relatif aman dengan stok beras mencapai 4.863 ton, gula pasir 217 ton, minyak goreng 1.890 ton, dan daging ayam ras 784 ton. Jumlah tersebut diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa bulan ke depan. Tantangan utama masih pada distribusi logistik antar pulau, terutama ke Natuna dan Anambas, yang memerlukan intervensi kebijakan agar harga tetap stabil di tingkat konsumen.
Selain indikator makro, rapat juga menyoroti pelaksanaan program prioritas nasional. Salah satu yang menjadi fokus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan paparan Dinas Ketahanan Pangan, pelaksanaan MBG di Kepri masih menghadapi tantangan distribusi karena kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau. Pemprov Kepri sendiri sudah mengalokasikan anggaran APBD untuk mendukung infrastruktur dapur layanan gizi serta menyiapkan Satgas MBG di setiap daerah. Program ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Selain MBG, rakor juga menyoroti perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga September 2025, tercatat 419 koperasi desa/kelurahan di Kepri telah terbentuk dan 407 di antaranya sudah memiliki akta notaris. Meski begitu, data menunjukkan baru 157 koperasi (37 persen) yang melaporkan operasionalisasi aset kantor dan gerai. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kolektif desa, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan pembiayaan produktif dengan dukungan skema HIMBARA.
Program berikutnya adalah Pembangunan Tiga Juta Rumah. Pemerintah daerah menyoroti masalah keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan data sosial ekonomi nasional untuk mendukung penanganan rumah tidak layak huni. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota diminta bersinergi dengan BPS dan memanfaatkan skema alternatif pembiayaan seperti CSR, serta memberi insentif berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam sesi diskusi, Ansar Ahmad menekankan agar setiap kepala daerah segera menyusun langkah konkret di lapangan. “Kita ingin program nasional ini mendapat porsi implementasi yang tepat di Kepri. Dengan komitmen bersama, MBG bisa berjalan baik, koperasi tumbuh sehat, dan masyarakat pulau-pulau menikmati rumah layak huni,” tegasnya.
Rakor Forkopimda ini menghasilkan beberapa kesepakatan strategis, di antaranya percepatan pembentukan Pokja MBG, percepatan operasionalisasi KDMP, integrasi data kebutuhan rumah layak huni di kabupaten/kota, serta penguatan sistem distribusi bahan pokok ke pulau-pulau terluar. Keseluruhan langkah tersebut diharapkan memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI. (*)
