BATAM, jendelakepri.com – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rohina, M.Si menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini BKKBN memiliki kewajiban akan terwujudnya keluarga bekualitas dan Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang.
Terwujudnya keluarga berkualitas yakni tidak adanya angka status gizi buruk pada anak atau disebut stunting.
Saat ini prevalensi angka Stunting di Provinsi kepri 15,4 persen atau turun sebesar 2,2 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, yang sebelumnya mencapai 17,6 pesen pada tahun 2021.
Target penurunan stunting harus tercapai di Tahun 2024 dengan rata-rata target nasional yakni dibawah 14 persen.
“Upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN bersama pemerintah daerah telah membentuk Tim Pendamping Keluarga, dan di Provinsi Kepri ada sebanyak 1.116 TPK yang telah terbentuk yang tersebar di tujuh kabupaten/kota,” jelas Rohina kepada 25 peserta yang hadir melalui luar jaringan dan 62 melalui dalam jaringan pada Pelatihan TPK bagi Fasiltator Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kepri yang dilaksanakan di ruang serbaguna lantai tiga kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Jalan Laksamana Bintan, Senin (27/2/2023).
Peningkatan pemahaman akan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, ujar Rohina menambahkan, kepada TPK dipandang langkah strategis dalam menjalankan peran TPK yang terdiri dai Bidan Desa, TPK PKK serta kader KB dalam melaksanakan pedampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui serta anak dibawah dua tahun (baduta) dalam upaya pencegahan terjadi resiko stunting.
Total sebanyak 87 peserta dalam pelatihan, yang diharapkan nantinya akan berperan sebagai fasilitator untuk melaksanakan pelatihan di masing-masing kabupaten/kota dengan jumlah Kabupaten Karimun, 153 tim, Bintan, 91 tim, Natuna, 91 tim, Lingga, 98 tim, Anambas, 58 tim, Kota Batam, 544 tim, dan Kota Tanjungpinang, 81 tim. (kepri.bkkbn.go.id/Mohd Dwi Nanto)
