Jendelakepri.com – Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura mencatatkan sejumlah capaian positif bagi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau. Capaian yang didasari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang menjadi fondasi dalam memperkokoh terwujudnya “Kepri Maju, Makmur dan Merata”.
Kilas balik ke belakang. H Ansar Ahmad SE MM dan Dr Nyanyang Haris Pratamura SE MSi secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025. Pelantikan berdasarkan Keppres Nomor 15P Tahun 2025 dan Keppres Nomor 24P Tahun 2025 tentang Pengesaaaahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ansar-Nyanyang dilantik setelah KPU dan DPRD Kepri menetapkan keduanya sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Berdasarkan rekapitulasi, pasangan ini memperoleh 450.109 suara atau 55.06 persen.
Di awal kepemimpinannya, Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang telah menegaskan arah pembangunan berdasarkan visi misi yang juga telah disahkan oleh DPRD Kepri, yakni: “Mewujudkan Kepri yang Maju, Makmur, dan Merata”, dengan merujuk pada RPJMN yang merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita.
“Dari sana, kita menurunkan program-program unggulan yang relevan dengan kebutuhan daerah,” ujar Gubernur Ansar Ahmad selang beberapa saat setelah dilantik di Istana Merdeka, Jakarta.
Program unggulan yang menjadi prioritas antara lain optimalisasi potensi kemaritiman dan keunggulan daerah secara berkelanjutan, percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas antar-pulau dan wilayah. Selain itu, Ansar-Nyanyang juga terus mendorong transformasi ekonomi berbasis pertumbuhan berkualitas.
Fokus lainnya pada pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter unggul dan berdaya saing, reformasi birokrasi dengan perluasan pemanfaatan teknologi informasi.
“Hal yang tidak kalah penting adalah program pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, serta harmoni masyarakat,” tambah Ansar Ahmad.
20 Februari 2026 genap setahun Ansar-Nyanyang menakhodai Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai capaian pembangunan membanggakan berhasil ditorehkan. Mulai dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan pembangunan sumber daya manusia berkarakter, unggul dan berdaya saing yang disejalankan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
Pertumbuhan Ekonomi di Atas Rata-rata
Secara cumulative to cumulative (C-to-C) pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri di tahun pertama kepemimpinan Ansar-Nyanyang tumbuh sebesar 6,94 persen, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp224,51 triliun, naik sebesar Rp209,94 triliun dibanding 2024.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan menduduki peringkat ketiga nasional.
Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,94% ini menguat dari pertumbuhan tahun 2024 (5,02%), melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera (4,81%) dan nasional (5,11%).
Pertumbuhan ekonomi Kepri ini antara lain ditopang peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN), ermasuk pula adanya peningkatan aktivitas konstruksi, produksi minyak bumi dan gas alam, serta peningkatan aktivitas transportasi dan perdagangan luar negeri (ekspor).
Kinerja ekonomi ini mencerminkan daya tahan dan optimisme Kepri, terutama didukung oleh sektor manufaktur yang kembali tumbuh tinggi meski di tengah tantangan global.
“Capaian pertumbuhan ekonomi Kepri sebesar 6,94 persen ini berkat adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai pihak terkait,” terang Wagub Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.
Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kepri 2025 meningkat dibanding 2024, masing-masing tumbuh sebesar 16,62 persen dan 112,04 persen.
Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kepri tidak hanya menjadi penanda peningkatan daya tarik destinasi, namun tak kalah penting berdampak positif terhadap peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Secara kumulatif (C-to-C), kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri sepanjang 2025 menembus angka 2,027 juta orang, meningkat 22,59 persen dibanding 2024. Demikian pula wisatawan nusantara yang mengalami peningkatan sebesar 22,99 persen, dengan total pengeluaran wisatawan di tahun 2025 di Kepri mencapai Rp22 triliun.
Yang tidak kalah membanggakan, nilai ekspor Provinsi Kepri mengalami kenaikan sebesar 17,37 persen atau meningkat sebesar 231,74 juta USD dibanding 2024.
Indeks Pembangunan Manusia: Tembus Kategori “Sangat Tinggi”
Selama periode 2021–2025, IPM Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren meningkat secara konsisten dan berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2025, IPM Kepri mencapai 80,53, meningkat 0,64 poin (0,80%) dibandingkan tahun 2024. Capaian ini sekaligus menandai graduasi dari kategori “Tinggi” menjadi “Sangat Tinggi.”
Secara nasional, Kepri berada di atas angka IPM nasional, peringkat ketiga terbaik nasional, kemudian menjadi peringkat pertama IPM tertinggi di luar Pulau Jawa.
Capaian ini tidak terlepas dari fokus kebijakan pada Peningkatan kualitas pendidikan, Penguatan layanan kesehatan, serta Pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tingkat Pengangguran Terbuka: Terkendali dan Cenderung Menurun
Pengendalian pengangguran menjadi prioritas melalui pelatihan vokasi dan pemagangan tenaga kerja dalam negeri, serta penguatan konektivitas dunia usaha dan tenaga kerja.
TPT Kepri periode 2020–2025 memang bersifat fluktuatif. Namun tren terbaru menunjukkan kondisi yang semakin terkendali. Pada Agustus 2025, TPT Kepri tercatat 6,45 persen, menurun dari 6,89 persen sebelumnya—atau turun sekitar 0,4 persen.
Dalam kerangka RPJMD 2025–2030, Pemprov Kepri menargetkan TPT berada pada kisaran 6,06–5,57 persen di akhir periode, dengan proyeksi penurunan bertahap hingga 2030. Hal ini mencerminkan optimisme bahwa pasar tenaga kerja Kepri semakin membaik dan produktif.
Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Ansar-Nyanyang sejak awal menjabat terus berupaya mewujudkan komitmen memperbanyak pendidikan vokasi guna melahirkan SDM Kepulauan Riau yang berkarakter, unggul dan berdaya saing hingga dapat terserap pasar dunia kerja.
Angka Kemiskinan: Terendah di Sumatera, Ke-4 Terendah Nasional
Pengendalian kemiskinan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan yang inklusif. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kepri mencapai 117,28 ribu orang (4,44 persen). Berkurang 7,7 ribu orang dibandingkan September 2024 yang sebesar 124,96 ribu orang (4,78 persen).
Secara posisi nasional, Kepri menempati peringkat ke-4 terendah nasional, setelah Bali, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, serta menjadi yang terendah di Pulau Sumatera.
Dalam RPJMD 2025–2030, target kondisi akhir kemiskinan berada pada kisaran 3,55–2,26 persen, dengan proyeksi penurunan bertahap hingga 2030. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri semakin inklusif dan menyentuh masyarakat lapisan bawah.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Konsisten TOP 5 Nasional
Kepri tidak hanya unggul secara ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam harmoni kehidupan beragama. Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kepri mencapai 83,68, terdiri dari toleransi: 88,34, kebersamaan: 82,65, dan kesetaraan: 80,68
Nilai ini menempatkan Kepri dalam kategori tinggi, mencerminkan kondisi sosial yang harmonis dan inklusif. Selama empat tahun berturut-turut hingga 2025, Kepri konsisten sebagai TOP 5 Provinsi Terukun se-Indonesia. Di Pulau Sumatera, Kepri menempati peringkat ke-3 IKUB 2025.
Secara nasional, Kepri berada di klaster atas bersama Papua & Sulawesi Utara (85,27), Kep. Bangka Belitung (85,41), Sumatera Barat (85,06), serta DI Yogyakarta (83,26), kemudian Kepri (83,68).
Capaian ini menjadi bukti keberhasilan sinergi pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga dialog lintas iman dan kesetaraan hak beragama.
Dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang terukur dan berbasis data, mencakup sektor lingkungan, infrastruktur, kesehatan, pangan, sosial, dan ekonomi.
Lingkungan, Satpras dan Infrastruktur
Pada sektor Lingkungan, Sarpras, dan Infrastruktur, pembangunan tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 69,47 pada 2021 menjadi 75,05 pada 2024. Capaian IKLH Kepri ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKLH Nasional sebesar 72,87 persen.
Kondisi Jalan Mantap
Kondisi jalan mantap juga terus membaik, dari 79,08 persen (2021) menjadi 81,11 persen (2025). Rasio konektivitas meningkat dari 0,53 poin (2023) menjadi 0,55 poin (2024), memperkuat keterhubungan antarwilayah kepulauan. Melalui Program Kepri Terang, rasio elektrifikasi meningkat dari 94,50 persen (2021) menjadi 99,21 persen (2025), dengan tambahan sekitar 14.225 rumah tangga penerima manfaat hingga 2025.
Merdeka Sinyal
Sementara melalui Program Kepri Merdeka Sinyal, perluasan akses telekomunikasi terus dilakukan untuk menjangkau wilayah blank spot, mendukung transformasi digital daerah.
Komitmen digitalisasi ini turut mengantarkan Kepri sebagai provinsi terbaik implementasi QRIS di wilayah Sumatera tahun 2024.
Pembangunan Fisik
Berbagai pembangunan fisik juga terus digesa, revitalisasi infrastruktur jalan di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, telah rampung seratus persen.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kini mengalihkan fokus untuk memulai pembangunan Tugu Bahasa di pulau bersejarah yang dijuluki Inderasakti tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan pada tahun 2025 ini kembali melaksanakan penataan di Taman Gurindam 12, Tepi Laut, Tanjungpinang.
Dalam infrastruktur konektivitas, progres pembangunan Jembatan Batam-Bintan menunjukkan kemajuan signifikan. Detail Engineering Design (DED) jembatan ini ditargetkan rampung akhir 2025, dengan panjang total mencapai 7,6 kilometer yang menghubungkan Pulau Batam, Tanjungsauh, Buau, dan Bintan.
Survei dan desain awal telah selesai, dengan dukungan pemerintah sebesar Rp4,23 triliun untuk konstruksi. Pembangunan ini diharapkan memperkuat ekonomi regional, meski terkendala regulasi antarwilayah yang memerlukan harmonisasi kebijakan.
Bidang Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, peningkatan layanan dilakukan melalui penguatan layanan RSJKO serta rencana renovasi rumah sakit milik Pemprov Kepri. Yang terbaru, tujuh gedung layanan baru di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjunguban, Kabupaten Bintan, diresmikan Jumat (13/2/2026).
Ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional penguatan layanan kesehatan jiwa dan ketergantungan obat. Seluruh pembangunan tujuh gedung baru ini dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp54,39 miliar, dengan realisasi fisik dan keuangan mencapai 100 persen.
Sebagai bagian dari komitmen kesehatan masyarakat, Pemprov Kepri menyediakan Program Rumah Singgah di Batam dan Jakarta untuk memfasilitasi pasien rujukan berobat secara gratis. Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua di Jakarta, yang diresmikan pada Mei 2023, sering penuh dihuni pasien, terutama dari Kota Batam. Fasilitas ini menyediakan layanan seperti hotel, termasuk perabotan lengkap, dan dapat diajukan secara online.
Program ini telah membantu ribuan masyarakat Kepri yang tidak memiliki tempat tinggal di kota besar, dengan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas.
Bantuan Iuran BPJS untuk Kelompok Rentan
Keberpihakan kepada kelompok rentan diwujudkan melalui pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani sebagai perlindungan kecelakaan kerja.
Sementara itu, UMKM terus didorong naik kelas. Persentase UMKM naik kelas meningkat dari 29,95 persen (2022) menjadi 35,46 persen (2024). Dukungan melalui subsidi bunga/margin 0 persen bagi UMKM memperkuat permodalan dan daya saing pelaku usaha.
Sektor Pendidikan
Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada 39 ribu siswa baru jenjang SMA/SMK/SLB pada 2025, dengan alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar. Penyaluran dilakukan melalui sekolah pada September-Oktober 2025. Selain itu, program transportasi siswa, seperti transportasi laut untuk 831 siswa di 7 sekolah di Kabupaten Lingga, disalurkan dengan total Rp376,2 juta untuk bantuan seragam dan transportasi.
Dalam satu tahun kepemimpinan ini, Kepulauan Riau bergerak dengan capaian konkret: ekonomi tumbuh tinggi, investasi melonjak, kemiskinan menurun, infrastruktur membaik, kualitas lingkungan meningkat, serta perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat semakin kuat. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang pemerataan dan keberlanjutan—mewujudkan Kepri sebagai provinsi maritim yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Gubernur Ansar Ahmad menyatakan, “Capaian ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak. Kami berkomitmen terus mendorong program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis seperti Jembatan Batam-Bintan.”
Upaya Mewujudkan Asta Cita
Sejak awal menjabat, Ansar-Nyanyang menegaskan mendukung visi misi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang tertuang dalam Asta Cita. Mulai dari memaksimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih, Program 3 Juta Rumah, hingga Program Kemandirian Pangan.
Program MBG
Hingga pertengahan Februari 2026, realisasi Program MBG di Kepri telah mencapai 79,32 persen dengan 199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan 506.076 penerima manfaat.
Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang menargetkan Program MBG telah realisasi sepenuhnya di seluruh Kepulauan Riau pada tahun 2026 ini. Pemprov Kepri kini tengah fokus menuntaskan pembangunan SPPG, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang tinggal bersisa 15 persen.
Koperasi Merah Putih
Komitmen mendukung Asta Cita dalam memperkuat ekonomi kerakyatan juga ditunjukkan Ansar-Nyanyang dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sebanyak 407 koperasi desa merah putih di 419 desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diresmikan di awal peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto secara serentak secara nasional pada pertengan 2025.
Dan yang membagakan, Koperasi Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, salah satu Kopdeskel Merah Putih di Kepri terpilih sebagai salah satu dari 103 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih percontohan nasional (mockup). Koperasi memiliki ekosistem koperasi modern.
Program 3 Juta Rumah melalui Rehabilitasi Rutilahu
Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang juga konsisten mendukung Program 3 Juta Rumah yang merupakan inisiatif strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemerintah Provinsi Kepri pada tahun 2025 berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,9 miliar.
Sebanyak 99 unit rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah di Kepri tahun 2025 direhabilitasi, termasuk lima unit rumah masyarakat adat Orang Laut yang terletak di Desa Kelumu, Kabupaten Lingga. Program ini kembali dilaksanakan Pemprov Kepri di tahun 2026 ini.
Program Kemandirian Pangan
Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 65,10 persen pada tahun 2023, naik menjadi 66,29 persen di tahun 2024, dan menjadi 71,96 persen pada masa kepemimpinan Ansar-Nyanyang.
Demikian pula halnya nilai tukar petani (NTP) yang naik dari 104,63 persen di tahun 2024 menjadi sebesar 108,01 persen pada tahun 2025.
Dukungan Program Kemandirian Pangan diwujudkan Pemerintah Provinsi Kepri salah satunya dengan melaksanakan program pemberian bantuan bibit cabai kepada masyarakat serta pemberian jaminan kepada para petani berupa bantuan BPJS.
Di tahun 2025, sebanyak 40 ribu bibit cabai dibagikan kepada warga yang tersebar di Kepulauan Riau. Jumlah bibit cabai yang dibagikan meningkat di tahun 2026 ini, yakni sebanyak 60 ribu bibit.
Pemerintah Provinsi Kepri memberikan bantuan pembayaran iuran BPJS kepada 9.200 petani.
Upaya mewujudkan kemandirian pangan juga dilaksanakan dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan melalui Gerakan Pasar Murah (GPM).
Tahun 2026 ini, Pemprov Kepri akan melaksanakan 69 kali/titik GPM dengan pola penganggaran melaui, APBN, APBD Provinsi Kepri, APBD Kab/Kota dan Mandiri.
Total pelaksanaan GPM terbagi 8 kali dilaksanakan oleh Pemprov Kepri, Pemko Batam 10 kali , Kota Tanjungpinang 3 kali, Kabupaten Bintan 3 Kali, Kabupaten Lingga 32 kali, Natuna 7 kali, Karimun 5 kali dan Kabupaten Kepulauan Anambas 1 kali.
Penghargaan
Di tahun pertama kepemimpinan Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional, di antaranya sebagai berikut:
1. Peringkat Ketiga Peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MSCP Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2024. Pemberi: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
2. Top Pembina BUMD 2025 Kategori Kepala Daerah. Pemberi: Majalah Top Business.
3. Penghargaan untuk Anggaran Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan untuk yang ke-15 Kalinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima Opini WTP secara berturut – turut. Pemberi:
BPK RI.
4. Penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam acara Baznas Awards 2025 sebagai kepala daerah (WAGUB) yang dinilai berperan aktif dalam mendukung pergerakan zakat di Provinsi
Kepulauan Riau. Pemberi: BAZNAS RI.
5. Innovation Public Official Leader sebagai Inovator Ekonomi Inklusif Daerah. Pemberi: TV ONE.
6. Terbaik pertama untuk kategori Pemerintah Daerah atas Capaian Peningkatan Indek Pembangunan Pemuda (IPP) Tertinggi tingkat Nasional tahun 2024. Pemberi: KEMENPORA RI.
7. Terbaik keempat untuk Kategori Pemerintah Daerah atas Capaian Indek Pembangunan Pemuda (IPP) Tingkat Nasional Tahun 2024. Pemberi: KEMENPORA RI.
8. Peringkat ketiga destinasi ramah Muslim tingkat nasional tahun 2025. Pemberi: KEMENPAR RI.
9. Provinsi terbaik kedua inovasi pengelolaan kepegawaian tingkat nasional tahun 2025 dalam ajang BKN Award 2025. Pemberi: BKN RI
10. Karya-karya Raja Ali Haji ditetapkan sebagai Warisan Ingatan Kolektif Nasiona; (IKON). Pemberi: Perpustakaan Nasional RI.
(Diskominfo Kepri/ JK)
