Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Ibu Yeny Trisia Isabella, S.Sos,. M.M. menyampaikan bahwa inovasi OACK merupakan bentuk digitalisasi layanan assessment yang memungkinkan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi dilakukan secara daring tanpa mengurangi kualitas, objektivitas, maupun validitas hasil assessment. Hal ini merupakan solusi atas tantangan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, sehingga memudahkan ASN yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota untuk mengikuti proses penilaian tanpa harus selalu hadir secara langsung di lokasi assessment.

“Sejak OACK ini kita implementasikan, hingga sekarang inovasi ini telah dimanfaatkan secara luas sebagai platform penyelenggaraan assessment. Sedikitnya inovasi tersebut telah digunakan untuk melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi terhadap 1.720 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Yeni, Senin (6/7/2026).

Membanggakannya, lanjut Yeni, selain di internal Pemprov Kepri seperti Kota Batam dan Kabupaten Karimun, OACK Kepri ini juga telah dipercaya oleh daerah diluar Kepri berdasar pada kerja sama, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Insya Allah dalam waktu dekat, sekitar di bulan Juli ini, Agustus dan September secara bertahap akan dilaksanakan penilaian melalui Online Assessment Center Kepri kepada 1000 Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun,” kata Yeni lagi.

Sebagai media pelaksanaan assessment secara profesional dan berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan BKD Korpri Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sendiri, tetapi juga menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan assessment center.

“Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, tentu saja pelaksanaan assessment menjadi lebih fleksibel, hemat waktu dan biaya, serta mampu menjangkau peserta secara lebih luas. Inovasi ini juga mendukung percepatan implementasi sistem merit dan manajemen talenta ASN melalui penyediaan data potensi dan kompetensi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang kepegawaian,” ujarnya.

Keberhasilan transformasi layanan ini turut diperkuat dengan pencapaian UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Korpri Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara assessment yang berhasil memperoleh Akreditasi Kategori A berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2026.

Predikat tersebut merupakan pengakuan bahwa UPTD telah memenuhi standar nasional penyelenggaraan Assessment Center yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya assessor, metode penilaian, sistem penjaminan mutu, maupun tata kelola penyelenggaraan.

Pencapaian Akreditasi Kategori A ini juga menjadi bukti komitmen BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadirkan layanan penilaian potensi dan kompetensi yang profesional, objektif, kredibel, dan sesuai standar nasional.

“Dengan dukungan inovasi OACK serta pengakuan mutu melalui akreditasi tersebut, UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai semakin siap memberikan layanan assessment berkualitas bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun instansi pemerintah lainnya,” tegas Yeni.

Kedepannya, Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau menegaskan kepada jajarannya untuk terus mengembangkan inovasi layanan kepegawaian berbasis digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi dan implementasi sistem merit. Melalui inovasi yang berkelanjutan, BKD Korpri Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen mendukung terwujudnya ASN yang kompeten, berintegritas, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin profesional demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan akuntabel.

The post Pemprov Kepri Kembangkan Online Assessment Center Kepri appeared first on Jendela Kepri.

Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (19/2), sebagai bagian dari dinamika organisasi dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik.

Sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik antara lain Andri Rizal sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Martin Luther Maromon sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial, Kesra, dan Pengembangan SDM.

Selain itu, turut dilantik Guntur Sakti sebagai Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran. M. Bisri sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Herry Andrianto sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Ika Hasilah sebagai Sekretaris DPRD, Sudianto sebagai Kepala Biro Kesra, Agusman sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Endri Joko Satrio sebagai Kepala Biro Umum, serta Sentot Faisal sebagai Kepala Badan Penghubung.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa pelantikan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi pemerintahan guna menjamin keberlangsungan dan dinamika birokrasi.

“Pelantikan ini adalah hal biasa dalam organisasi pemerintahan, dalam rangka mendinamisasi organisasi serta pengembangan karier ASN. Ada jabatan yang harus segera diisi karena pensiun, ada yang meninggal dunia, dan berbagai kebutuhan organisasi lainnya,” ujar Ansar.

Ia mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan kewajiban dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan bukanlah hak bagi saudara sekalian. Jabatan adalah kewajiban. Jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kami bersama Pak Wakil Gubernur akan terus mengevaluasi kerja dan kinerja saudara-saudara dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kepri dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.

“Saudara-saudara harus memberikan kontribusi nyata dan mencatatkan keberhasilan di tempat saudara diamanahkan. Bagi yang pindah ke organisasi baru, segera menyesuaikan diri dan lakukan konsolidasi dengan baik,” tambahnya.

Ansar juga memberi perhatian khusus pada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Ia berharap seluruh jajaran mampu memberikan pelayanan dengan kredibilitas terbaik.

“Kita akan terus melihat institusi-institusi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Harapan kita, pelayanan kepada masyarakat diberikan dengan kualitas dan kredibilitas terbaik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah disepakati bersama DPRD melalui Peraturan Daerah.

“Tidak ada kepala OPD yang berjalan sendiri-sendiri dengan RPJMD masing-masing. RPJMD adalah kesepakatan kita bersama melalui Perda dengan DPRD. Itulah acuan utama dalam bekerja,” tegas Ansar.

Menutup sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik seraya berharap seluruh amanah dapat dijalankan dengan penuh integritas dan dedikasi.

“Selamat menjalankan amanah dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memudahkan langkah kita semua dalam mengabdi untuk masyarakat dan daerah yang kita cintai ini,” pungkasnya. (Par)

The post Gubernur Ansar Lantik 62 Pejabat Pemprov Kepri appeared first on Jendela Kepri.