Paripurna turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tokoh masyarakat, termasuk perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Dalam pengantar rapat, Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda APBD dan Nota Keuangan merupakan tahapan lanjutan setelah Pemerintah Kota Batam bersama DPRD menyepakati KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 pada 15 Agustus 2026.

“Setelah kita menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, maka pada hari ini Pemerintah Kota Batam menyampaikan Ranperda APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027,” ujar Kamaluddin.

Beliau kemudian mempersilakan Wali Kota Batam Amsakar Achmad untuk menyampaikan pidato penjelasan Pemerintah Kota Batam atas RAPBD dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam pidatonya, Wali Kota Amsakar Achmad terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam atas dukungan dan kerja sama dalam proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Batam atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik, sehingga KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disepakati pada tanggal 15 Agustus 2026,” kata Amsakar.

Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. Ranperda APBD dan Nota Keuangan yang disampaikan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD.

Amsakar menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta KUA-PPAS yang disusun berdasarkan RKPD Kota Batam Tahun 2027. Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Fokus pada Kemiskinan, UMKM, Infrastruktur hingga Pendidikan
Dalam RAPBD 2027, Pemerintah Kota Batam menetapkan sejumlah prioritas pembangunan. Fokus tersebut antara lain pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan inklusi sosial, pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi infrastruktur dasar dan konektivitas.

Pada sektor perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemko Batam mengalokasikan sejumlah program, di antaranya subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro yang memiliki KTP Kota Batam, bantuan sosial bagi lanjut usia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi, serta pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. Pemerintah Kota Batam juga akan memperkuat kompetensi tenaga kerja dan pelaku usaha melalui pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan industri, serta pembinaan dan fasilitasi perizinan bagi UMKM.

“Peningkatan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Amsakar, menjadi salah satu fokus pembangunan yang diusung dalam RAPBD 2027.

Untuk penanganan banjir dan persampahan, Pemko Batam menyiapkan pembangunan sejumlah drainase di berbagai kawasan, antara lain Puri Loka, Senawangi Asri, Jalan Tengku Sulung, Graha Nusa hingga Kavling Baru, Putra Jaya, Rumah Pompa Bengkong dan kawasan Tiban Centre. Selain itu, disiapkan pengadaan armroll truck, bin container dan kendaraan pick up, pembangunan lanjutan landfill TPA, pembangunan TPS 3R di dua lokasi, serta pengangkutan sampah melalui pihak ketiga di sembilan kecamatan.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, RAPBD 2027 juga diarahkan untuk memperluas akses dan pemerataan pelayanan. Program yang disiapkan antara lain bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu di SD dan SMP swasta, pemberian seragam bagi peserta didik baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa, pembangunan ruang kelas baru, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Sementara sektor kesehatan diarahkan pada pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Embung Fatimah.

Infrastruktur Jadi Salah Satu Prioritas Utama
Untuk memperkuat konektivitas wilayah, Pemerintah Kota Batam juga menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, jembatan, kantor kelurahan serta revitalisasi sejumlah kantor pemerintahan.

Sejumlah ruas jalan yang masuk rencana antara lain Jalan Bumi Perkemahan-Simpang Teluk Lengung, Simpang Tiban Princes-Jalan Diponegoro, Jalan Kampung Air, Simpang Dutamas-Simpang Helm, Jalan Lintas Kibing, Simpang Orchid, Simpang Kara, Tiban Utara, Simpang Gelael-Simpang Franky serta Jalan Cikitsu-SMA 3 hingga Jalan Hang Nadim.

“Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dasar, infrastruktur, utilitas, serta aksesibilitas infrastruktur dasar” menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Batam pada 2027, jelas Amsakar.

Pendapatan Rp4,74 Triliun, Belanja Rp4,86 Triliun
Dalam penyampaian Nota Keuangan, Amsakar memaparkan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp4.743.801.102.200. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.021.306.691.200, pendapatan transfer sebesar Rp1.722.294.411.000, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp200 juta.

Dari PAD tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah yang direncanakan mencapai Rp2.429.403.060.000, disusul retribusi daerah sebesar Rp346.040.952.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp233.862.679.200.

Sementara itu, Belanja Daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp4.859.801.102.200. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp3.681.430.906.640, Belanja Modal sebesar Rp1.158.370.195.560, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20 miliar.

Belanja modal diarahkan antara lain untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. Untuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi, dialokasikan sekitar Rp527,63 miliar.

Sementara penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp116 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dengan struktur tersebut, total APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp4.859.801.102.200 atau sekitar Rp4,86 triliun.

Pemko Buka Ruang Penyempurnaan
Menutup penyampaiannya, Amsakar menegaskan bahwa RAPBD 2027 masih akan melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Karena itu, Pemerintah Kota Batam membuka ruang terhadap berbagai masukan dan penyempurnaan selama proses pembahasan berlangsung.

“Pemerintah Kota Batam senantiasa terbuka untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Amsakar berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan konstruktif melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Kami meyakini bahwa melalui semangat kebersamaan, komunikasi yang konstruktif, dan sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD, proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Beliau menegaskan, sinergi tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Batam. “Sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkas Amsakar.

Usai pidato, Wali Kota menyerahkan dokumen RAPBD dan Nota Keuangan kepada pimpinan DPRD. Setelah itu Ketua DPRD menyatakan bahwa Fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terkait RAPBD berkenaan yang dijadwalkan pada paripurna mendatang. Setelah itu rapat berkenaan pun ditutup.(*)

The post DPRD Kota Batam Gelar Paripurna, Wali Kota Amsakar Sampaikan RAPBD 2027 Rp4,86 Triliun appeared first on Jendela Kepri.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, dan Wakil Ketua III Hendra Asman SH MH.

Sejumlah tamu penting turut hadir, di antaranya Wali Kota Batam Ex Officio Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Ex Officio Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Anggota DPD RI Dapil Kepri Ria Saptarika, unsur Forkopimda, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam, zuriat Nong Isa, tokoh masyarakat Hj Sri Soedarsono, kalangan akademisi, pejabat Pemko dan BP Batam, serta insan pers yang melakukan peliputan.

Rangkaian rapat diawali dengan laporan Sekretaris DPRD Kota Batam Dr Ridwan Afandi SSTP MEng terkait jumlah kehadiran anggota dewan. Selanjutnya, acara dibuka dengan penampilan tari persembahan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan rapat untuk acara tertentu dan tidak terkait dengan pengambilan keputusan. Ia juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir.

Kamaluddin mengingatkan bahwa Hari Jadi Batam ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1829, yang ditandai dengan peristiwa ketika Raja Isa Ibni Raja Ali diberi kuasa sebagai Pemerintah Nong Isa (Nongsa) beserta rantau takluknya oleh Residen Riau. Menurutnya, peringatan hari jadi merupakan momentum penting untuk mengingat bahwa setiap generasi adalah bagian dari perjalanan sejarah Batam.

“Batam sebagai miniatur Indonesia membutuhkan kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen untuk menciptakan sejarah kejayaan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Untuk memberikan gambaran capaian dan arah pembangunan Kota Batam, pimpinan DPRD kemudian mempersilakan Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan pidato Hari Jadi Batam ke-198.

Mengenakan pakaian Melayu lengkap, Amsakar menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat paripurna peringatan HJB ke-198. Ia menjelaskan bahwa tema Hari Jadi Batam tahun ini adalah Unggul dan Berdaya Saing.

Menurutnya, makna unggul adalah Batam harus tumbuh dengan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, serta tetap memelihara jati diri Melayu yang ramah dan beradab. Batam diharapkan tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga kuat dalam nilai, budaya, dan moral. Sementara berdaya saing dimaknai sebagai kesiapan Batam menghadapi persaingan global, menarik investasi, berinovasi, serta memanfaatkan posisi strategis di jalur perdagangan internasional agar menjadi pemain utama di tingkat global.

Amsakar juga memaparkan capaian makro ekonomi Batam yang menunjukkan ketangguhan daerah dalam menghadapi tantangan. Pada tahun 2024, ekonomi Batam tumbuh sebesar 6,6 persen dan meningkat menjadi 6,8 persen hingga triwulan III tahun 2025, melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional. Batam juga menjadi penopang utama perekonomian Kepulauan Riau.

Beliau menegaskan bahwa kebijakan ex officio menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pelayanan publik karena memungkinkan sinkronisasi kebijakan berjalan lebih cepat. Hal ini tercermin dari realisasi investasi hingga triwulan III tahun 2025 yang mencapai Rp33,66 triliun, meningkat 74,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam mencapai angka 83,8, meningkat dibandingkan tahun 2024 dan menempatkan Batam pada peringkat lima terbaik di regional Sumatera. Angka kemiskinan juga menurun dari 4,8 persen pada tahun 2024 menjadi 3,81 persen di tahun 2025, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,68 persen menjadi 7,57 persen. Batam juga meraih apresiasi sebagai daerah berkinerja terbaik dalam penanganan kemiskinan dari Kemendagri bekerja sama dengan Tempo, serta penghargaan Innovative Governance sebagai daerah perbatasan terinovatif.

“Semua capaian ini kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat, untuk Batam sebagai rumah kita bersama,” ujar Amsakar. Beliau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersyukur dan terus bekerja bersama, karena tidak ada kota yang maju karena satu orang, melainkan karena masyarakatnya bergerak secara kolektif.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura turut menyampaikan sambutan. Ia menyebut Batam sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Kepri, yang mengantarkan provinsi tersebut menempati peringkat tiga pertumbuhan ekonomi nasional. Nyanyang juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Batam dan seluruh pemangku kepentingan.

“Semoga peringatan hari ini menjadi penanda kemajuan di batas negeri di bawah kepemimpinan Bapak Amsakar Achmad dan Ibu Li Claudia Chandra, dengan dukungan seluruh masyarakat. Selamat Hari Jadi Batam ke-198, jadikan momentum ini sebagai bentuk syukur dan pemantik semangat untuk terus maju, makmur, dan merata,” tegasnya.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi besar sebagai simbol peringatan Hari Jadi Batam. Secara bergantian, pimpinan DPRD menyerahkan potongan nasi tersebut kepada pimpinan daerah dan tokoh masyarakat.

Menutup rangkaian kegiatan, Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin kembali menegaskan bahwa tantangan pembangunan Batam ke depan semakin kompleks dan menuntut sinergi serta kolaborasi seluruh pihak. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Haji Budi Darmawan.(*)

The post DPRD Batam Gelar Paripurna Hari Jadi Batam ke-198, Sarat Nuansa Budaya Melayu appeared first on Jendela Kepri.