Tanjungpinang, jendelakepri.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan jika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Ansar di sela-sela Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Kepri yang berlangsung di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Gubernur, Provinsi Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional. Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai privilege khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun.
“Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” paparanya.
Namun, lanjut Gubernur, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif.
Banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri yang kemudian secara langsung memengaruhi angka TPT di provinsi ini.
“Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan mendapat pekerjaan, tapi belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT kita,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur Ansar berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
“Kita perlu aturan yang lebih jelas dan tegas terkait arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” tegas Ansar.
Ambigu Posisi Kedua Tertinggi Nasional TPT
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri (Dinaskertrans) Diky Wijaya menegaskan ada ambigu terkait Kepri yang berada di posisi kedua tertinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional (6,6 persen, setelah Papua).
Namun, Diky menegaskan jika penting juga diketahui jika Provinsi Kepri sesungguhnya memiliki kebutuhan tenaga cukup tinggi dibanding dengan angka pengguran yang ada.
Provinsi Kepri, dengn geografis 98 persen lautan dan 2 persen daratan yang berada di Selat Malaka memiliki 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berada di 23 kawasan industri, baik industri besar dan industri manufaktur.
“Artinya, sesungguhnya kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi pengannguran,” tegas Diky.
Perlu diketahui pula bahwa Kepri menjadi destinasi pencari kerja baru bagi masyarakat daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Diky, sebanyak 6,8 % penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia 17 serta kaum rentan.
“Kalau disejalankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, serta kemiskinan juga turun di angka 4 persen serta inflasi juga di bawah 3 persen, ini menandakan bahwa ada ambigu terkait posisi no dua penganngguran se Indonesia,” papar Diky menegaskan.
Ia juga menyatakan penyebaran penduduk juga memengaruhi variable tersebut.
“Yang menjadi catatan bahwa Kepri merupakan gula yang tentunya manis sehingga banyak didatangi semut,” ujarnya menganalogikan.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kepri Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau dalam tiga tahun terakhir megalami penurunan dan masih dalam kondisi terkendali dalam dua tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, TPT Provinsi Kepri bahkan menunjukkan masih dalam kondisi terkendali dalam dua tahun berturut-turut, turun sebesar 0,72 persen.
TPT Kepri sebesar 7,61 persen pada Februari 2023 turun menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Dari berjumlah 84,23 ribu pada Februari 2023, turun menjadi 75,21 ribu pada Februari 2025.
Tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan di tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau dalam rentang tahun 2020-2024.
Kota Batam dari 11,79 ribu orang pada tahun 2020, turun menjadi 7,68 ribu pada tahun 2024. Kabupaten Karimun, dari 8,36 ribu menjadi 5,52 ribu. Kota Kota Tanjungpinag dari 9,30 ribu orang menjadi 4,69 ribu.
Demikian pula dengan Kabupaten Bintan yang mengalami penurunan dari 8,86 orang menjadi 4,53 ribu. Kabupaten Natuna dari 4,10 ribu menjadi 3,89 ribu, Kabupaten Lingga dari 4,41 ribu orang menjadi 3,38 ribu, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dari 3,44 ribu menjadi 2,38 ribu.
Penempatan Tenaga Kerja
Dalam rentang waktu 2021-2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibawah kepemimpinan Ansar Ahmad berhasil menyalurkan sebanyak 71.182 tenaga kerja di seluruh kabupaten dan kota, terbagi 36.013 tenaga kerja pria dan 35.169 adalah tenaga kerja wanita.
Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tenaga kerja tersebut ditempatkan di berbagai perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kepri.
Tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan berjumlah 26.167 orang, kemudian sebanyak 16.362 tenaga kerja ditempatkan pada tahun 2022.
Jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan mengalami peningkatan pada tahun 2023, dengan 16.550 pekerja.
Hingga Mei 2024, Pemprov Kepri kembali menyalurkan 12.103 tenaga kerja, menjadikan total keseluruhan tenaga kerja yang ditempatkan hingga Mei 2024 mencapai 71.182 orang.
Penempatan tenaga kerja ini tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri, dengan rincian sebagai berikut: Kota Batam: 41.916 tenaga kerja Kabupaten Bintan: 24.603 tenaga kerja Kabupaten Karimun: 1.485 tenaga kerja Tanjung Pinang: 676 tenaga kerja Kabupaten Lingga: 2.478 tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Anambas: 20 tenaga kerja Kabupaten Natuna: 4 tenaga kerja.
Dibarengi Peningkatan Kualitas SDM
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengungkapkan, keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau ini salah satunya dengan upaya Pemprov Kepri meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada.
Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan pembekalan keahlian kepada lebih dari 2.000 milenial hingga menjadi tenaga kerja profesional.
Selain itu, upaya meningkatkan kualitas SDM juga dilakukan melalui pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun.
“Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya, sehingga dapat bersaing di pasar kerja,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang Sabtu (11/10/2025).
Program lain yang diluncurkan oleh Pemprov Kepri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
Program ini mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dan memberikan pengalaman praktis bagi pencari kerja di Kepulauan Riau.
Berdampak kepada Penurunan Penduduk Miskin dan Meningkatnya Gini Rasio
Penurunan tingkat pengangguran terbuka berdampak kepada penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya gini rasio.
Data BPS Kepulauan Riau, jumlah penduk miskin di Provinsi ini menurun dalam rentang waktu September 2020 hingga Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 117,28 ribu orang, menurun 7,68 ribu orang terhadap September 2024. Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 4,44 persen, turun 0,34 persen poin terhadap September 2024. Persentase Penduduk Miskin Kepri terus Berada di Posisi Terendah sejak Tahun 2015.
Kondisi ini menempatkan Provinsi Kepri berada pada urutan keempat terendah nasional dan urutan pertama terendah di Pulau Sumatera.
Sebaliknya, gini rasio di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dalam rentang tiga tahun terakhir (2023-2024).
Gini rasio Provinsi Kepulauan Riau Sejak Tahun 2021 sampai dengan 2025 cenderung berfluktuasi, berturut-turut adalah 0,339; 0,325; 0,340; 0,357; dan 0,382
Meningkatnya Gini Ratio Tahun 2024, 2023 dan 2025 disebabkan oleh karena masyarakat berpenghasilan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah, mengalami kenaikan pendapatan.
Akan tetapi kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
Untuk diketahui, gini rasio, atau yang juga disebut dengan indeks Gini atau Koefisien Gini, merupakan metode ataupun alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan.
Sebagai sebuah alat ukur, gini rasio digunakan agar bisa mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. (*)
