Daerah  

𝐓𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐊𝐮𝐧𝐤𝐞𝐫 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐈𝐈 𝐃𝐏𝐃 𝐑𝐈, 𝐑𝐮𝐝𝐢 𝐔𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩 𝐊𝐞𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐬𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐊𝐞𝐦𝐚𝐣𝐮𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦

Batam, Jendelakepri.com: Wali Kota Batam Muhammad Rudi, memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan dan kemajuan Kota Batam di depan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).

Paparan ia disampaikan saat menerima Rombongan Kunjungan Kerja Komite II DPD RI, di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Selasa (4/6/2024).

Dimulai dari Pembangunan Terminal II Bandara Internasional Hang Nadim yang secara resmi telah dimulai pembangunannya pada, Kamis (30/5/2024) lalu.

Pembangunan Terminal II ini diperkirakan akan selesai dalam 2 tahun ke depan dan diharapkan menjadi daya tarik orang datang ke Batam melalui jalur udara, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dilanjutkan dengan pembangunan jalan-jalan utama menjadi 5 lajur dan pembangunan pelabuhan di Batu Ampar. Menurutnya, jalan di Kota Batam akan menjadi jalan terbaik yang ada di Indonesia.

“Pembangunan jalan ini akan selesai secara keseluruhan pada tahun 2029-2030 mendatang. Jalan di Kota Batam dibangun dengan bertaraf internasional,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang. Di sini, juga akan dibangun rumah sakit bertaraf internasional.

“Mohon maaf ini harus saya paparkan agar bapak/ibu kembali lagi ke Kota Batam, dan memberitahu orang-orang atas kemajuan Kota Batam saat ini,” ujarnya.

Turut mendampingi, sejumlah direktur Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kepala Dinas Pemko Batam terkait.

Sedangkan dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua I Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengatakan terima kasih kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.

“Ada dua daerah yang kami pilih dalam kunjungan kerja kali ini. Yang pertama Sulawesi Selatan dan Batam, karena kedua daerah ini memiliki letak geografis yang sangat strategis,” ungkapnya.

Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, dan diikuti oleh seluruh anggota. Kunker ini dalam rangka pengawasan terkait Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan. (*)