RKA tersebut disampaikan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra dan jajaran.

BP Batam mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 Triliun. Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.

Ia menjelaskan, arah pembangunan BP Batam pada 2027 sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”

Rp665,11 Miliar untuk Pengembangan Infrastruktur

Salah satu fokus utama BP Batam dalam RKA 2027 tersebut adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Sebesar Rp665,11 miliar dialokasikan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam.

Fokus pengembangan pada fasilitas pelabuhan, infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, fasilitas bandara, infrastruktur drainase, fasilitas air bersih dan limbah/IPAL, kawasan dan wisata serta fasilitas kesehatan.

Menurut Amsakar, pembangunan infrastruktur tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.

“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.

Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan dan membangun KPBPB Batam.

“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam dan berharap agar anggaran yang disiapkan BP Batam dapat dikelola secara akuntabel dan inklusif.

“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” harap Adisatrya.

The post RKA 2027 Rp2,44 Triliun, BP Batam Perkuat Infrastruktur dan Percepatan Investasi appeared first on Jendela Kepri.

RDP tersebut dihadiri Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, didampingi para Anggota/Deputi BP Batam beserta jajaran.

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, BP Batam berkesempatan untuk memaparkan arah pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam pada 2027 yang mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar dalam RDP tersebut.

Menurutnya, terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR RI dalam RDP pada 17 Juni 2026, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di KPBPB Batam.

“Secara keseluruhan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Amsakar.

Sementara itu, target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun yang bersumber dari unit-unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam.

Tiga kontributor terbesar PNBP BP Batam ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.

Pada akhir pertemuan, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait Pagu Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.

“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” tutup Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku pimpinan rapat, Andre Rosiade.

The post Anggaran BP Batam 2027 sebesar Rp2,44 Triliun, Fokus Pengembangan Investasi Inklusif dan Kawasan appeared first on Jendela Kepri.

Di tengah agenda diplomatik yang sarat pembahasan strategis, Presiden Prabowo menghadirkan sentuhan budaya Indonesia dengan memberikan satu set angklung sebagai cendera mata istimewa kepada PM Modi. Hadiah tersebut bukan sekadar oleh-oleh kenegaraan, melainkan simbol persahabatan dan kekayaan budaya Nusantara yang menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa angklung dipilih sebagai representasi warisan budaya Indonesia yang memiliki makna mendalam dalam mempererat hubungan antarbangsa.

Momen pun berubah menjadi semakin hangat ketika Presiden Prabowo mengajak PM Modi mencoba langsung memainkan angklung tersebut. Dengan senyum penuh antusias, kedua pemimpin menggoyangkan angklung di tangan masing-masing, menghadirkan alunan nada yang mencairkan suasana di tengah rangkaian agenda kenegaraan yang berlangsung formal.

Keakraban semakin terasa saat lagu legendaris India, Kuch Kuch Hota Hai, dimainkan menggunakan set angklung. PM Modi tampak menikmati pengalaman unik tersebut dengan senyum lebar, sementara Presiden Prabowo memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi, menciptakan suasana penuh kehangatan dan persahabatan.

Usai memainkan angklung, PM Modi menyampaikan ucapan terima kasih atas hadiah yang diterimanya. Momen sederhana namun sarat makna itu menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan India, yang tidak hanya dibangun melalui kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga diperkuat melalui diplomasi budaya yang mampu menyentuh hati serta mempererat persahabatan kedua negara.

Sumber: BPMI Sekretariat Presiden.

The post Diplomasi Bernada Persahabatan, Presiden Prabowo Hadiahkan Angklung untuk PM Narendra Modi appeared first on Jendela Kepri.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Kemkomdigi melakukan inspeksi dan evaluasi pada hari pertama penerapan kebijakan. Dalam pengawasan itu, pemerintah sempat menemukan masih adanya operator yang melayani registrasi menggunakan mekanisme lama berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan teguran sehingga dalam waktu kurang dari 24 jam seluruh operator telah menyesuaikan sistem sesuai ketentuan yang mewajibkan verifikasi wajah (face recognition).

Dilansir dari Siaran Pers Kementerian Komdigi, Selasa, 7 Juli 2026, Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dany Suwardany, menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan identitas.

“Pengawasan dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang lebih aman sekaligus menutup celah penyalahgunaan identitas dalam registrasi nomor seluler,” ujar Dany dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) bersama media nasional di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Implementasi registrasi biometrik juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hingga 5 Juli 2026, rata-rata registrasi pelanggan baru melalui verifikasi biometrik mencapai sekitar 201 ribu transaksi setiap hari. Secara kumulatif, sejak Januari hingga 5 Juli 2026, sebanyak 4,9 juta pelanggan baru telah berhasil melakukan registrasi menggunakan sistem biometrik.

Meski seluruh operator telah dinyatakan mematuhi aturan, Kemkomdigi menegaskan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah untuk memastikan implementasi kebijakan berlangsung konsisten. Dany juga menjelaskan bahwa kewajiban registrasi biometrik saat ini hanya berlaku bagi pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang. Namun, mereka tetap dapat memperbarui data secara sukarela melalui mekanisme biometrik.

“Kami akan terus mengawal implementasi regulasi ini bersama seluruh operator seluler dan berkoordinasi dengan Dukcapil agar registrasi pelanggan semakin akurat, aman, dan akuntabel,” katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Startup, Alfreno Kautsar Ramadhan, menyebut registrasi biometrik merupakan bagian dari pilar Terjaga dalam arah pembangunan Indonesia Digital 2025–2029. Verifikasi wajah yang terhubung dengan data kependudukan dinilai menjadi langkah strategis untuk meminimalkan penyalahgunaan identitas sekaligus memperkuat keamanan digital nasional.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menegaskan seluruh operator berkomitmen menjalankan regulasi pemerintah serta terus menyempurnakan sistem registrasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

ATSI mencatat, sebelum kebijakan diberlakukan secara wajib pada 1 Juli 2026, sekitar 2,93 juta pelanggan telah lebih dahulu melakukan registrasi biometrik secara sukarela sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kesiapan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat perlindungan pelanggan sekaligus menekan penyalahgunaan nomor seluler yang kerap dimanfaatkan dalam berbagai modus kejahatan digital.

Sumber infopublik.id

The post Registrasi SIM Biometrik Resmi Berlaku Penuh, Kemkomdigi Perketat Pengawasan Demi Cegah Penyalahgunaan Identitas appeared first on Jendela Kepri.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala Li Claudia Chandra, Anggota/Deputi Investasi Fary Djemy Francis, serta Anggota/Deputi Infrastruktur Mouris Limanto.

Presiden menegaskan bahwa Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, dan efisiensi logistik. Menurut Presiden, keunggulan Batam harus dibangun di atas kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global.

Salah satu arahan utama Presiden adalah modernisasi pelabuhan dan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Batam sebagai simpul logistik nasional yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, dan jaringan pelayaran dunia.

Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor, dan memperkuat posisi Batam dalam rantai pasok global.

Dalam laporannya, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasca penguatan regulasi melalui PP Nomor 25 Tahun 2025 dan kebijakan pengembangan kawasan, pelayanan investasi menjadi lebih cepat dan memberikan kepastian yang semakin baik bagi investor.

“Melalui berbagai reformasi tersebut, BP Batam menargetkan Batam menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan kompetitif, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Li Claudia Chandra menjelaskan bahwa BP Batam terus memperkuat tata kelola melalui digitalisasi Land Management System (LMS) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan lahan.

“BP Batam menilai perkuatan tata kelola tersebut akan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan investasi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap Batam sebagai tujuan investasi,” ujarnya.

Terkait dengan capaian realisasi investasi, Fary Djemy Francis melaporkan bahwa realisasi investasi Batam tahun 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Pada Triwulan I 2026, investasi kembali tumbuh menjadi Rp17,48 triliun, meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi tersebut semakin terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah seperti elektronik, mesin, pusat data, energi, dan kawasan industri.

“Bapak Presiden juga mengarahkan agar Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan,” ujar Fary Francis.

Menutup pertemuan, Presiden Prabowo akan mengkordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian isu strategis, mulai dari harmonisasi regulasi, hingga pembangunan pelabuhan internasional.

The post Prabowo Panggil Pimpinan BP Batam, Siapkan Batam Menjadi Gerbang Maritim dan Investasi Global appeared first on Jendela Kepri.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasi ini dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara I. Menurutnya, tata kelola BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra telah menunjukkan capaian yang positif, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Di samping itu, keberhasilan BP Batam dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menuai pujian dari Andre beserta Anggota Komisi VI DPR RI lainnya. Pencapaian tersebut menjadi prestasi tersendiri karena BP Batam tahun ini mampu mengandalkan pendapatan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan tanpa meminta tambahan APBN kepada pemerintah pusat.

“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Andre selaku pimpinan rapat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI selama satu tahun kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra.

Ia mengatakan bahwa sinergi yang terjalin antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi Batam sebagai kawasan berdaya saing tinggi.

“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat. Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya BP Batam yang terus berupaya melakukan pembenahan khususnya pada sektor simplifikasi perizinan,” ujar Amsakar.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur agar berjalan paralel dengan pengembangan kawasan ekonomi yang ada. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Batam sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BP Batam juga telah mengusulkan penguatan program strategis Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran. Dukungan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai program pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah KPBPB Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Kami juga akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” tegas Amsakar.

The post Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja BP Batam: Dukung Penguatan Anggaran dan Percepatan Program Investasi Tahun 2027 appeared first on Jendela Kepri.

Wagub Nyanyang hadir didampingi jajaran pengurus DPD HKTI Kepri, di antaranya Budi Lesmana (Caretaker), Dr. I Wayan Catra Yasa, M.M. (Sekretaris), Beck Stevie (Bendahara), Ellen Harjono (Wakil Ketua), dan Sri Widayanti, S.H. (Wakil Sekretaris).

Mengusung tema “Meretas Jalan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia,” peringatan HUT HKTI ke-53 dirangkaikan dengan sarasehan nasional dan peluncuran Innofood Expo & Forum 2026, sebagai momentum memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Kepala Bappenas, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala BRIN, serta perwakilan Komisi IV dan VIII DPR RI.

Ketua Umum HKTI Dr. Sudaryono, B.Eng., M.B.A., M.M., dalam sambutannya menegaskan HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus garda terdepan dalam mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.

Menurut Sudaryono, HKTI tidak hanya fokus pada penguatan organisasi, tetapi juga memberikan perhatian khusus melalui pendampingan petani, mulai dari pengadaan bibit, pupuk, pemeliharaan, hingga penguatan akses pemasaran hasil pertanian.

“HKTI harus hadir sebagai solusi bagi persoalan petani, menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, sekaligus memastikan kesejahteraan petani terus meningkat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Nyanyang menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran HKTI sebagai mitra strategis pemerintah, termasuk dalam mendorong ketahanan pangan di wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepri.

Menurut Nyanyang, tantangan geografis Kepri sebagai daerah kepulauan justru menjadi peluang untuk mengembangkan kekuatan pangan berbasis komoditas lokal dan pertanian adaptif.

“Ketahanan pangan hari ini bukan sekadar soal produksi, tetapi bagaimana membangun ekosistem pangan yang tangguh dari hulu sampai hilir. HKTI harus menjadi bagian dari solusi, termasuk di Kepri, melalui penguatan petani, pemanfaatan potensi lokal, dan kolaborasi dengan pemerintah,” ujar Nyanyang.

Nyanyang menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri terus mendukung agenda nasional swasembada pangan, termasuk melalui penguatan sektor pertanian, pemberdayaan kelompok tani, dan dukungan terhadap program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sebagai daerah kepulauan, Kepri tentu punya tantangan tersendiri, tetapi kami optimistis melalui sinergi pemerintah, petani, dan organisasi seperti HKTI, kita mampu berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional,” lanjutnya.

Wagub Nyanyang juga mengapresiasi peluncuran Innofood Expo & Forum 2026 yang dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong integrasi inovasi, teknologi, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian nasional.

Selain sarasehan, pada momentum HUT HKTI ke-53 juga dilakukan santunan kepada 53 anak petani kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi terhadap keluarga petani.

Peringatan HUT HKTI ke-53 turut menegaskan sejumlah agenda prioritas organisasi, mulai dari digitalisasi pertanian, penguatan kedaulatan pupuk, pengembangan komoditas pangan lokal, hingga hilirisasi riset dan teknologi pertanian untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

The post HUT HKTI Ke-53, Wagub Nyanyang Komitmen Kepri Dukung Ketahanan Pangan Nasional appeared first on Jendela Kepri.

Berdasarkan pemantauan hilal (rukyat) dan perhitungan astronomis (hisab), pemerintah menetapkan bahwa Idul Fitri 1447 H akan jatuh pada lusa Sabtu, 21 Maret 2026.

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai sidang.

The post Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Jatuh Pada Sabtu, 21 Maret 2026 appeared first on Jendela Kepri.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan, kunjungan tersebut membuktikan Indonesia telah mampu memproduksi berbagai peralatan migas yang selama ini dianggap belum bisa dibuat di dalam negeri. Produk-produk tersebut bahkan telah memiliki TKDN yang tinggi.

“Ternyata Indonesia sudah mampu memproduksi barang-barang migas yang selama ini kita pikir belum bisa,” ujar Bambang Patijaya, Kamis (5/02/2026).

Menurut Bambang, capaian tersebut perlu diketahui publik sebagai dasar mendorong investasi sektor migas nasional. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap produk dalam negeri dalam setiap proyek migas.

“Ke depan, kita berharap investasi migas mengutamakan penggunaan barang produksi dalam negeri,” katanya.

Komisi XII DPR RI juga memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri Kabil yang terus berinovasi dan berinvestasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan jumlah produk migas dengan kandungan lokal yang semakin tinggi.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Komisi XII akan melakukan verifikasi serta memberikan rekomendasi kepada SKK Migas. Rekomendasi tersebut menekankan agar proyek-proyek migas, khususnya proyek besar, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

“Dalam proyek-proyek migas ke depan, terutama proyek besar, sebaiknya didahulukan barang produksi dalam negeri,” ujarnya.

Bambang juga menyoroti posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura. Menurutnya, kawasan industri di Batam telah menunjukkan daya saing yang kuat.

“Batam ini etalase depan Indonesia dan kita terbukti punya daya saing,” katanya.

Terkait target peningkatan hulu migas nasional, Bambang menyebut periode 2026 hingga 2028 akan diwarnai sejumlah proyek strategis nasional. Proyek-proyek tersebut membutuhkan dukungan industri pipa dan peralatan migas dalam negeri.

“Proyek-proyek besar itu membutuhkan pipa dan peralatan, dan kami berharap industri dalam negeri bisa berperan lebih aktif,” ungkapnya.

Meski demikian, Bambang mengakui belum seluruh proyek migas menggunakan produk dalam negeri secara optimal. Karena itu, DPR mendorong konsistensi panitia lelang agar memprioritaskan produk ber-TKDN tinggi tanpa mengarah pada merek tertentu.

Keberadaan industri penunjang migas di kawasan Kabil juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Kawasan ini tercatat menyerap sekitar 15 ribu tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.

Bambang menegaskan industri penunjang migas tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional. Ia berharap peran industri dalam negeri semakin besar dalam proyek-proyek migas nasional.

Sementara itu, Ketua Citra Grup atau PT Dwi Sumber Arca Waja (DSAW) Kris Wiluan menyambut positif kunjungan Komisi XII DPR RI. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap industri migas nasional.

“Kunjungan ini menjadi angin segar dan bentuk dukungan nyata DPR RI dan pemerintah,” ujar Kris.

Kris menjelaskan, sejak 1980-an perusahaannya berupaya membangun industri penunjang migas agar Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selama ini, banyak kegiatan pabrikasi peralatan migas masih dilakukan di Singapura.

Menurutnya, kawasan industri Kabil dibangun untuk mengurangi devisa keluar negeri sekaligus membuka lapangan kerja. Kawasan ini juga mendukung pengembangan Batam sebagai pusat industri yang maju dan berdaya saing.

“Kami membangun kawasan ini untuk mengurangi devisa keluar dan membuka lapangan kerja,” katanya.

Kawasan industri terpadu Kabil mulai beroperasi pada 1990 dan kini dihuni hampir 50 perusahaan. Total luas kawasan mencapai sekitar 550 hektare dengan keterlibatan sekitar 15 ribu tenaga kerja, termasuk tenaga kerja lokal.

Kawasan tersebut juga dilengkapi pelabuhan internasional yang memungkinkan pengapalan langsung ke negara tujuan. Dengan fasilitas ini, produk tidak perlu lagi transit melalui negara tetangga.

Sejak beroperasi, Kris menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor migas. Ia berharap dukungan pemerintah terus berlanjut agar industri migas nasional semakin mandiri dan kompetitif.

“Kami akan terus berkontribusi bagi penguatan industri migas nasional,” pungkasnya.

The post Komisi XII DPR: Industri Migas Dalam Negeri Mampu Penuhi Proyek Nasional dengan TKDN 69,68 Persen appeared first on Jendela Kepri.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Penghargaan ini bukan sekadar kehormatan, tetapi menjadi energi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di setiap perangkat daerah. Batam harus mampu menjawab kebutuhan zaman dengan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan adaptif,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, melaporkan bahwa penilaian IGA 2025 melalui proses ketat yang terdiri atas lima tahapan. Penjaringan dilakukan terhadap 36.742 inovasi daerah, kemudian dilanjutkan verifikasi akademik oleh Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, serta sidang pleno final.

Tahun ini juga tercatat sebagai penyelenggaraan dengan jumlah inovasi terbanyak selama IGA digelar. Namun demikian, Yusharto mengungkapkan masih terdapat ketimpangan sebaran inovasi antarwilayah, di mana 75 persen inovasi masih didominasi dari Jawa dan Sumatera.

Ia menegaskan bahwa IGA berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekosistem inovasi daerah serta menjadi dasar penyusunan insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menyampaikan apresiasi kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan. “Inovasi bukan sekadar program, tetapi kunci memperkuat pelayanan publik, mempercepat digitalisasi, dan memastikan pemerataan pembangunan,” katanya. (*)

The post Kota Batam Raih Penghargaan Daerah Perbatasan Terinovatif IGA 2025 appeared first on Jendela Kepri.