Tanjungpinang, jendelakepri.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar rapat bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI pada Senin (7/7) di Ruang Rapat Gubernur, Lt.4, Gedung A Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang. Pertemuan tersebut membahas skema pembiayaan alternatif melalui PT SMI untuk mendukung pembangunan strategis daerah di tengah menyempitnya celah fiskal yang dimiliki Pemprov.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi penurunan celah fiskal daerah. Ia menuturkan bahwa pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada dana rutin untuk belanja pegawai, tanpa menghasilkan pembangunan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau kita tidak ada pembangunan sama sekali, dipikirnya pemerintah provinsi hanya punya uang untuk bayar gaji. Oleh sebab itu, kita mulai berpikir bersama apa yang terbaik menyikapi menurunnya celah fiskal,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Pemprov Kepri mempresentasikan sejumlah rencana pembangunan prioritas yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui PT SMI. Adapun proyek-proyek strategis tersebut mencakup:
• Koneksi Pelabuhan Pelantar 1 dan 2
• Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) sebagai venue Porwil 2027
• Penambahan layanan poli dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah
• Renovasi dan penataan Masjid Nur Ilahi sebagai destinasi wisata religi dan pusat pelayanan publik
• Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan ke Pulau Penyengat
• Revitalisasi kawasan Kota Lama sebagai kawasan UMKM dan destinasi wisata budaya
• Pembangunan Monumen Bahasa sebagai bagian dari penguatan identitas budaya Melayu
Proyek-proyek ini telah dikelompokkan ke dalam lima klaster sektor prioritas yang sesuai dengan kriteria pembiayaan PT SMI, antara lain sektor kesehatan, pariwisata, infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan agar setiap rencana pembiayaan benar-benar mengedepankan asas kemanfaatan dan keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa proyek yang diajukan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau sifatnya hanya memperindah, nanti kita akan dibully dari mana-mana. Kita harus fokus pada proyek yang punya dampak sosial dan ekonomi tinggi,” tegas Adi.
Dalam konteks tata kelola, Pemprov Kepri memastikan seluruh rencana pembiayaan akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD yang saat ini tengah difinalisasi. Gagasan tersebut juga akan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD terkait.
“Ini soal tanggung jawab bersama. Jangan sampai risikonya hanya ditanggung pemerintah daerah. Karena itu, pembiayaan harus prudent, berorientasi dampak, dan masuk dalam perencanaan yang sah,” tambah Adi.
Pemprov Kepri optimistis, dengan dukungan pembiayaan dari PT SMI, berbagai proyek strategis tersebut akan menjadi pengungkit kemajuan daerah secara merata sesuai dengan visi Gubernur Kepri: Maju, Makmur, dan Merata.
Perwakilan PT SMI,Kepala Divisi Pembiayaan Publik I, Erdian Dharmaputra yang hadir dalam pertemuan tersebut turut menyampaikan mekanisme teknis pembiayaan, termasuk persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Proses pengajuan pembiayaan ditargetkan rampung pada Desember 2025 agar pelaksanaan fisik dapat dimulai paling lambat triwulan pertama tahun 2026.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Umum Misni, Inspektur Daerah Irmendes, Kepala BPKAD Venny Meitaria Detiawati, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Dinas PUPR Rodi, serta sejumlah perwakilan OPD teknis terkait. Dari pihak PT SMI turut hadir Team Leader Pembiayaan Publik Joan J. Tampubolon, Relationship Manager Panjar Pamungkas, dan Asisten Relationship Manager Nevala Pulungan. (*)
