Batam, Jendelakepri.com – Kenaikan harga beras secara nasional salah satu kelompok yang mempengaruhi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sebesar 0,16 persen (mtm) di bulan September 2023.
“Perkembangan IHK gabungan dari 2 kota (Batam-Tanjung Pinang) di Kepri dipengaruhi oleh kenaikan harga beras sejalan dengan kenaikan harga secara nasional. Inflasi sebesar 0,16 % (mtm) atau stabil dan terkendali dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” jelas, Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri Suryono, Kamis (5/10).
Ia menyebutkan, selain itu inflasi juga dipicu dengan kenaikan biaya akademi/perguruan tinggi, bensin, sewa rumah, dan rokok kretek filter. Sementara, inflasi tertahan terutama pada penurunan harga pada komuditas aneka sayur seperti bayam, kangkung, dan sawi.
“Ini sejalan dengan membaiknya panen dan pasokan dari daerah produsen serta penurunan harga telur ayam ras dan angkutan udara,” ujar Suryono.
Ia juga menjelaskan, secara tahun kalender perkembangan IHK gabungan 2 kota di Kepri bulan September 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 1, 21% (ytd) atau meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1, 05% (yoy). Angkat ytd tercatat sebagai ketiga terendah nasional.
Sementara, inflasi Kepri di bulan September secara tahunan juga mengalami inflasi sebesar 2, 05% (yoy), menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2, 97% (yoy).
“Inflasi September 2023 terkendali dan inflasi tahun kalender terendah ke-3 se- Indonesia,” sebut Kepala Kantor Bank Indonesia Kepri itu.
Adapun upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID Kepri antara lain, pelaksanaan pasar murah dan gerakan pangan murah (GPM) di Batam, Tanjungpinang, dan Natuna. Kemudian, monitoring harga dan ketersediaan pasokan beras di Gudang Bulog dan distributor di Batam dan Tanjungpinang.
Kemudian, monitoring perkembangan sekolah replikasi proliga di lahan Korem 033 Kepri dan kelompok tani di Natuna.
“Kami juga melakukan monitoring perkembangan demplot pertanian organik pada koperasi tani binaan di Karimun dan Batam. Terakhir, monitoring penilaian klaster perikanan budidaya di Bintan,” jelas Suryono.*
