Jakarta, jendelakepri.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) memperkuat sinergi untuk mempercepat pemerataan akses internet di wilayah perbatasan dan kepulauan melalui pemanfaatan teknologi satelit serta alokasi frekuensi 700 MHz.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan broadband yang lebih merata melalui integrasi teknologi satelit, penguatan jaringan Palapa Ring, pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), hingga optimalisasi frekuensi 700 MHz yang dikenal memiliki jangkauan sinyal lebih luas dan efisien untuk melayani daerah terpencil.
Sebagai langkah awal, disepakati enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun. Pembangunan akan melibatkan operator telekomunikasi Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dengan dukungan pemanfaatan frekuensi 700 MHz guna memperluas layanan 4G/LTE dan 5G, sekaligus mengurangi kawasan blank spot.
Selain itu, kedua pihak juga menyusun strategi percepatan penanganan 207 titik yang masih mengalami keterbatasan akses telekomunikasi di Kepulauan Riau, terdiri atas 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage).
Dirjen PPI Kementerian KomDigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bertujuan menghadirkan layanan komunikasi, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
“Upaya ini bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi, memperkuat layanan publik, dan memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa pemerataan konektivitas memiliki arti strategis bagi daerah perbatasan, tidak hanya untuk mendukung pembangunan, tetapi juga memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menurutnya, keterbatasan jaringan telekomunikasi masih menjadi kendala bagi berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, sejumlah program pemerintah seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menghadapi tantangan akibat belum meratanya infrastruktur digital.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” kata Nyanyang.
Ia berharap kolaborasi antara Pemprov Kepri dan KomDigi mampu memastikan akses internet yang lebih merata bagi masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk mendukung aktivitas pendidikan serta meningkatkan produktivitas sekitar 78 ribu nelayan yang bermukim di kawasan pesisir.
Menutup pertemuan, Wayan menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan pemantauan berkala terhadap pembangunan infrastruktur di lokasi prioritas. Dengan dukungan teknologi satelit, Direct-to-Device (D2D), dan frekuensi 700 MHz, pemerintah optimistis kesenjangan digital di Provinsi Kepulauan Riau dapat terus diperkecil sehingga akses layanan digital semakin inklusif hingga ke pulau-pulau terluar.
