Batam, Jendelakepri.com: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) membahas dampak negatif yang ditimbulkan oleh Online Travel Agent (OTA) asing terhadap pertumbuhan pariwisata Indonesia, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Tahun 2024 di Swiss-Belhotel Habour Bay, Batam, Kamis (22/2).
Ketegasan ini disampaikan Ketua PHRI Haryadi Sukamdani. Bahkan, ia menyuarakan kekhawatiran terhadap praktik bakar uang (burn rate) yang dilakukan oleh OTA asing tanpa memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor pariwisata dalam negeri.
“Jadi, Rakernas PHRI ini akan mencarikan solusi dan menjawab kekhawatiran kehadiran OTA asing yang melakukam bakar uang. Namun justru memberikan dampak minim untuk sektor pariwisata dalam negeri,” tegasnya.
Haryadi menyoroti ketidakpatuhan OTA asing terhadap aturan perpajakan di Indonesia. Ia menekankan perbedaan dalam perhitungan pajak antara OTA asing dan lokal, yang mengakibatkan beban pajak yang tidak seimbang dan merugikan bagi hotel dan restoran lokal. Perlunya regulasi yang lebih tegas untuk melindungi OTA lokal dan konsumen dari dampak negatif OTA asing menjadi sorotan dalam rakernas ini.
“Meskipun OTA memberikan efisiensi dalam pemasaran, tingginya komisi serta ketidakpatuhan terhadap pajak menjadi kendala utama yang perlu segera ditangani,” jelasnya.
Untuk diketahui, peningkatan penetrasi pasar OTA diproyeksikan mencapai 45 persen di Indonesia dan akan menyentuh angka Rp12 miliar total pasar pariwisata pada tahun 2025.
Namun, jarak antara peningatan valuasi OTA dengan pemasukan hotel di tanah air diperkirakan akan menghambat target tersebut.
“Kita harus menalangi pajak dari OTA asing, itu jadi bom waktu yang harusnya mereka bayar pajak tapi akhirnya tidak bayar, itu karena mereka tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia,” kata Haryadi.
Dalam agenda ini, kata Haryadi PHRI juga melakukan peluncuran platform BookingINA, yang merupakan platform pemesanan hotel dan restorab online yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan belanja hotel dan restoran oleh Kementerian dan lembaga Pemerintah Indonesia.
“Platforn ini akan menjadi tempat untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan dalama memesan hotel dan restoran untuk semua kegiatan yang dikelola pemerintah,” jelas Haryati.
Sementara, Ketua BPD PHRI Kepri Jimmi Ho berharap kegiatan ini bisa memperkuat kolaborasi semua pihak. Karena dalam Rakernas, semua yang menyangkut permasalahan di sektor pariwisata dibahas dan dicari solusinya.
“Saya berharap kegiatan ini bisa memperkuat kolaborasi kita dan menjadi tempat berbagi informasi potensi wilayah masing-masing. Sehingga sektor hotel dan restoran bangkit dan berkembang bersama,” harap Jimmy Ho.
Sementara, Gubebur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa pariwisata adalah sektor penyumbang pendapatan daerah. Dengan adanya Rakernas digelar di Kepri khususnya di Batam, tentunya besar dampaknya untuk ekonomi.
“Kegiatan ini berdampak besar bagi perekonomian Kepri. Saya berharap kegiatan ini bisa dampak menambah wawasan kita dalam perkuat ekosistem pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” tutup Ansar. (*)