Batam, jendelakepri.com – Tim Terpadu yang terdiri dari TNI-Polri, Ditpam Bp Batam, dan Satpol PP Pemko Batam, kembali melakukan penggerebekan tambang pasir illegal di kawasan Nongsa, Kota Batam, Selasa (20/02/24).
Aktivitas tambang pasir illegal tersebut diduga telah meresahkan masyarakat. Petugas yang mendapatkan laporan kemudian bergerak ke wilayah Batu Besar, Teluk Mata Ikan, serta beberapa lokasi lainnya di wilayah Kecamatan Nongsa.
Namun sayang, saat akan dilakukan penertiban lokasi sepi, petugas tidak menemukan aktivitas Penambangan pasir liar. Diduga, informasi penggerebekan ini telah bocor.
“Benar kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ke beberapa lokasi yang diduga ada tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa. Tapi di lokasi kami tidak menemukan adanya aktivitas, namun memang ada bekas galian,” kata Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol R. Moch Dwi Ramadhanto.
Meskipuan begitu, Ramadhanto menyebut, tim terpadu akan terus memantau kegiatan penambangan pasir illegal di wilayah Kota Batam.
Terpisah, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, penertiban tambang pasir ilegal ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat. Sehingga, menjadi atensi Kapolda Kepri, Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah.
“Apabila masih ada ditemukan penambangan liar, akan kita lakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Nugroho.
Ia juga mengimbau kepada para pelaku penambang pasir illegal yang ada di wilayah Kota Batam untuk tidak melakukan aktivitas tambang pasir ilegal.
Ia menyebut, penambangan di hutan lindung dapat merusak lingkungan hidup, terganggunya resapan air serta pencemaran udara, tanah longsor, dan penggundulan hutan yang buruk di wilayah Kota Batam. Maka dari itu, ia pun memerintahkan kepada pelaku untuk menghentikan aktivitas mereka.
“Kita tidak akan segan-segan untuk menindak adanya tambang pasir illegal yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan apabila bila masih ditemukan akan kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Nugroho menyebut, bagi para pelaku apabila berhasil ditangkap akan dipersangkakan melanggar Pasal 161 jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 dan/atau Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar. (*)
