Batam, jendelakepri.com – Pemerintah Kota Batam memproyeksikan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp4,648 triliun, dengan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan program kesejahteraan masyarakat.
Proyeksi tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Haji Amsakar Achmad, saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (8/7/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin itu turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, tokoh masyarakat, serta Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
Dalam pemaparannya, Amsakar menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam yang diproyeksikan berada di kisaran 6,7 hingga 7,7 persen pada 2027. Optimisme tersebut ditopang oleh kinerja sektor industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, serta meningkatnya kunjungan wisatawan yang mendorong pertumbuhan sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah 2027 diperkirakan mencapai Rp4,548 triliun, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,714 triliun.
Belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung target RPJMD Kota Batam 2025–2029 melalui lima prioritas pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan industri, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar.
Sejumlah program prioritas yang akan didorong meliputi subsidi bunga pinjaman nol persen bagi pelaku UMKM, bantuan sosial bagi lansia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pembangunan drainase dan pengendalian banjir, penanganan sampah, pembangunan sekolah baru, peningkatan layanan kesehatan, hingga pembangunan jalan, jembatan, SPAM, dan berbagai fasilitas pelayanan publik.
Amsakar berharap pembahasan KUA/PPAS 2027 bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan APBD yang mampu mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usai penyampaian pidato, Wali Kota menyerahkan dokumen KUA/PPAS kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
