Daerah  

Implementasi Keadilan Restoratif: Menyeimbangkan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Sosial

Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K. (F. Ist/JK)

Jendelakepri.com – Sistem peradilan pidana Indonesia secara historis sangat kental dengan paradigma keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan dan pemenjaraan. Namun, seiring dengan perkembangan sosiologi hukum, paradigma ini perlahan bergeser menuju keadilan restorative.

Kepolisian Sektor (Polsek), sebagai yurisdiksi kepolisian terendah yang berhadapan langsung dengan dinamika keseharian warga, memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan konsep ini, terutama berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara akademik, keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan semula, mengembalikan keseimbangan sosial, dan memberikan kompensasi bagi korban, alih-alih sekadar menghukum pelaku.

Di tingkat kewilayahan, Polsek sering menangani tindak pidana ringan seperti pencurian ringan karena motif ekonomi subsisten, penganiayaan ringan akibat kesalahpahaman, atau perusakan barang bernilai kecil.

Menyelesaikan kasus-kasus ini melalui sistem peradilan formal sering kali tidak proporsional, memicu kelebihan kapasitas LP, dan menciptakan viktimisasi sekunder bagi keluarga pelaku maupun korban karena panjangnya proses hukum.

Dalam pelaksanaannya, penyidik Polsek bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan tersangka, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat setempat. Proses mediasi penal ini menuntut aparat kepolisian untuk memiliki kompetensi resolusi konflik yang tinggi.

Meskipun memberikan kemanfaatan sosial yang besar, tantangan yang mengemuka adalah potensi asimetri kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau status sosial dapat menekan pihak yang lemah untuk menyetujui perdamaian.

Oleh karena itu, diskresi kepolisian dalam menetapkan syarat materiil dan formil keadilan restoratif harus diawasi secara ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemulihan keadilan benar-benar terjadi, tanpa mencederai kepastian hukum dan mengkompromikan prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Oleh : Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K.