Daerah  

Satgas Pangan Daerah: Mempertahankan Stabilitas Ekonomi dan Mencegah Penimbunan Bahan Pokok

Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K. (F.Ist/JK)

Jendelakepri.com – Ketahanan pangan adalah salah satu pilar stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri. Fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok terutama menjelang hari besar keagamaan nasional, masa krisis global, atau akibat anomali cuaca kerap menciptakan kepanikan pasar.

Situasi kerentanan ini sering kali dimanfaatkan oleh kartel, spekulan, maupun distributor nakal untuk melakukan praktik monopoli atau penimbunan (hoarding), yang bertujuan memanipulasi ketersediaan pasokan agar harga melonjak tak terkendali.

Merespons kejahatan kerah putih di sektor ekonomi ini, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan di tingkat Polda dan Polres. Dari perspektif hukum ekonomi, tindakan kartelisasi dan penimbunan komoditas pokok mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat dan secara langsung menyengsarakan masyarakat berpendapatan rendah.

Satgas Pangan Polri bertugas melakukan intervensi pasar melalui strategi pencegahan dan penegakan hukum pidana ekonomi.

Secara operasional, polisi melakukan pemantauan harga harian di pasar tradisional maupun ritel modern, melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang penyimpanan beras, minyak goreng, dan komoditas strategis lainnya, guna memastikan kelancaran rantai distribusi dari hulu ke hilir.

Keberhasilan operasi pengamanan rantai pasok pangan sangat ditentukan oleh koordinasi kelembagaan. Satgas Pangan Polres bersinergi dengan dinas perindustrian dan perdagangan, Bulog, komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), dan asosiasi pedagang.

Pendekatan preemptif dilakukan dengan peringatan kepada pengusaha agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penimbunan demi keuntungan ganda yang menyebabkan kelangkaan, penindakan tegas berbasis hukum perlindungan konsumen dan tindak pidana ekonomi diberlakukan.

Langkah strategis Polri ini merupakan perwujudan tanggung jawab perlindungan sosial yang memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Oleh : Reza Anugrah Arief Perdana, S.H., S.I.K.